Ekonomi dalam Tahap Pemulihan

Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2019 yang sebesar 5,05% menunjukkan adanya tekanan dari sisi konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. Pemilu justru memiliki dampak negatif terhadap kepercayaan konsumen kelas menengah-atas, sementara kenaikan konsumsi kelas bawah terbatas. Kinerja ekspor terdampak oleh penurunan permintaan secara global, khususnya disektor pertambangan dan komoditas perkebunan. Diskriminasi dagang yang dilakukan oleh Uni Eropa dan beberapa negara mitra utama Indonesia turut berpengaruh ke kinerja ekspor dalam jangka pendek.

Investasi prospeknya masih cukup solid, namun sebagian besar investor masih mengalihkan dana ke aset yang lebih aman, seperti dollar AS dan emas. Sebagian investor asing juga menunggu 20 Oktober, di mana susunan kabinet baru diumumkan. Tertundanya investasi asing bukan berarti Indonesia kalah menarik dengan negara lain, namun lebih ke antisipasi ketidakpastian ekonomi global. Efek perang dagang AS-China, kekhawatiran resesi ekonomi AS tahun 2020, dan Brexit berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi asing di Indonesia. Namun, investasi dalam negeri (PMDN) masih bergeliat ditopang oleh ekspansi BUMN disektor konstruksi. Jumlah anggaran APBN tahun 2020 di sektor infrastruktur ditetapkan naik 4,9% atau sebesar Rp419 triliun.



Stabilitas nilai tukar rupiah masih berada dalam tahap yang wajar di kisaran 14.200-14.300 per USD. Outloook kurs rupiah pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp14.400 per USD. Penguatan kurs rupiah ditopang oleh menurunnya impor BBM, dan impor bahan baku dalam jangka pendek. Sementara Pemerintah tetap konsisten menjaga rupiah dengan mendorong kenaikan penerbitan surat utang. Pelaku usaha tetap perlu memperhatikan resiko kedepan khususnya terkait pelebaran defisit transaksi berjalan atau CAD. Pada kuartal II 2019 CAD tercatat naik menjadi 3,04%. Negara dengan CAD yang lebar, beresiko mengalami tekanan kurs disaat ekonomi tertekan.



Celah Ekspor di Tengah Perang Dagang

Perang dagang memberikan dampak yang beragam terhadap kinerja ekspor produk unggulan Indonesia. Sektor yang berkaitan dengan olahan kayu, kertas dan bahan logam mengalami tekanan. Sementara banjir order pakaian jadi (apparel), alas kaki terlihat sejak dimulainya kenaikan tarif hingga 25% terhadap produk tekstil asal Cina. Adanya pengalihan basis produksi brand-brand internasional seperti Uniqlo, Adidas, Nike ke Indonesia berpotensi mendorong ekspor pakaian jadi tumbuh sebesar 8,28%, dan barang dari kulit 5,12%.



Pada semester I 2019, salah satu perusahaan tekstil berorientasi ekspor PT Sri Rejeki Isman Tbk mengalami lonjakan permintaan ekspor sebesar 29,44% atau US$377,6 juta. Secara spesifik ekspor pakaian jadi termasuk perlengkapan militer meningkat hingga 221,1% ke pasar tujuan Amerika Serikat. Daya saing produk tekstil Indonesia masih cukup tinggi, ditopang oleh relokasi industri ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan upah yang lebih rendah. Di sisi lain, kasus gagal bayar utang Dunia Tex pemain tekstil terbesar, tidak semata faktor pelemahan kinerja sektor tekstil, namun terdapat permasalahan internal, baik missmanagement, maupun faktor likuiditas yang mengetat.

Gambar 1 Ekspor Baju Militer ke AS terbuka lebar imbas perang dagang



Sektor Properti Kelas Menengah-Bawah Masih Menarik, Real Estate Wait and See

Bagi sektor properti di tahun 2019 peluang kenaikan penjualan justru terlihat pada segmen kelas menengah bawah. Harga properti residensial (perumahan) di Jabodetabek dibawah Rp500 juta per unit masih solid. Sementara penjualan real estate diatas Rp2 Miliar menghadapi kendala dari wait and see nya segmen kelas menengah-atas. Hal ini bisa terlihat dari survey keyakinan konsumen BI, kelas menengah-atas mengalami penurunan kepercayaan, dari 126,5 menjadi 124,9 per Juli 2019. Sementara pendapatan menengah-bawah menunjukkan keyakinan yang terus meningkat, ditunjukkan oleh IKK (Indeks Keyakinan Konsumen) diatas 126 ke 128. Harga properti real estate atau tipe besar mengalami penurunan sejak tahun 2016, dengan masa recovery yang relatif lama.



Kebijakan Pajak Iklan Digital

Google Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah berencana mengenakan PPN sebesar 10% terhadap iklan digital di platform Google (termasuk Facebook, Youtube, Instagram). Jika di estimasi berdasarkan studi Temasek-Google tahun 2015, nilai pasar iklan digital Google di Indonesia mencapai 300 juta usd, jika tiap tahun asumsinya terjadi kenaikan pertumbuhan iklan 10% di estimasi tahun 2019 pendapatan dari iklan Google mencapai 439 juta USD atau setara Rp6.2 T per tahunnya. Potensi PPN 10% terhadap penerimaan negara dari pajak Google ads sekitar Rp600 M per tahun. Dampak bagi pelaku usaha khususnya UMKM diperkirakan tidak terlalu berimbas, karena luasnya alternatif media iklan selain Google adsense.

Iuran BPJS Naik 100%

Pemerintah berencana menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat atau 100% untuk Kelas I hingga Kelas III PBI (Penerima Bantuan Iuran). Untuk kelas I misalnya dari Rp80.000 per bulan menjadi Rp160.000. Hal ini dilakukan untuk menekan defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan menembus lebih dari Rp32 triliun di 2019. Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dikhawatirkan akan menambah cost atau biaya bagi para pelaku usaha, khususnya di sektor padat karya dengan jumlah tanggungan BPJS Kesehatan yang besar.

Presiden Tetapkan Lokasi Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur

Lokasi Ibu Kota baru telah diumumkan oleh Presiden Jokowi yakni di Kab. Penajam Paser Utara dan Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pemindahan Ibu kota yang akan dimulai pada tahun 2021, menelan biaya Rp466 triliun. Sebagian besar pendanaan direncanakan dalam bentuk kerjasama Pemerintah dan Swasta. Namun pemindahan ibu kota bukan semata faktor pembiayaan saja, dibutuhkan kurang lebih 20 revisi aturan Undang-Undang untuk mendukung pemindahan ibu kota. Sebagai contoh dalam UU Bank Indonesia disebutkan bahwa kantor pusat BI berkedudukan di ibu kota Negara, sementara kantor perbankan sebagian besar berlokasi di Jakarta. Dampak pemindahan ibu kota akan mendorong sektor properti, konstruksi, energi, dan pusat-pusat perbelanjaan baru. Tapi sebagai catatan, dengan prosedur panjang dan situasi ekonomi maka pemindahan ibu kota nampaknya sulit dimulai pada 2021.

Gambar 2. Lokasi Ibu Kota Baru



Ekonomi Regional: Jawa Masih Lambat, Papua-Maluku Terkoreksi Tajam

Pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa relatif lambat meskipun masih terjaga dikisaran 5%. Motor utama pertumbuhan yang berasal dari industri dan perdagangan tertekan kenaikan biaya produksi dan efek perlambatan kinerja ekspor. Sementara ekonomi di Sumatera cukup rendah imbas rendahnya harga komoditas CPO, karet, dan pertambangan batubara. Yang perlu dicermati adalah koreksi tajam di kawasan Maluku-Papua, dimana pertumbuhan ekonomi Papua khususnya tercatat minus -23,9%. Produksi tambang Freeport yang merosot, dan instabilitas keamanan-politik di Papua menjadi menyebab utama prospek pengembangan bisnis di regional Papua belum optimal.