Di tengah percepatan digitalisasi di berbagai sektor, UMKM bisa memanfaatkan teknologi finansial untuk mencari pembiayaan guna mengembangkan usaha sehingga tidak hanya bergantung pada kredit perbankan. Digitalisasi diyakini telah mendesain ulang dan membentuk kembali perekonomian, termasuk mengubah model bisnis UMKM, membuatnya mampu bertahan di masa pandemi dan seterusnya, serta dapat meningkatkan akses UMKM ke lembaga keuangan. 

 

Transformasi Menuju Digitalisasi 

Situasi lockdown selama Covid-19, menyulitkan dalam peralihan dari kegiatan operasional perbankan secara konvensional ke digital. Misal, pembukaan rekening, mengumpulkan pembayaran, mengajukan pinjaman, menyetujui pinjaman, dan penandatanganan dokumen. 

Namun, mengingat keadaan saat ini, bank masih perlu memberikan pelayanan digital dengan tetap memperhatikan cara untuk memudahkan transisi bagi nasabah yang menggunakan perbankan digital. 

Baca Juga : UMKM Go Digital, Wajibkah atau Cukup Tahu Saja?

Pada bulan Maret sampai September 2020, merupakan 6 bulan pertama salah satu bank terbesar di Asia yang berpusat di Singapura bertransisi ke perbankan digital dan telah berhasil mengintegrasikan digitalisasi ke UMKM. Hal ini dilakukan melalui kemitraan dengan fintech untuk memberikan inisiatif transisi ke platform online. Transisi tersebut dilakukan dalam 3 hari dengan menyediakan toko ritel secara online dan membangun sistem pembayaran. Selain itu, disediakannya layanan pemasaran digital kepada UMKM. 

Selama masa Covid-19 ini, pemerintah Singapura tidak hanya memberikan hibah dan subsidi, tetapi bank juga membantu dalam pemberian pinjaman yang dapat dilunasi ketika para UMKM ini mendapatkan keuntungan bersih. Jumlah pinjaman yang diberikan sebesar $235.000 SGD. 

Dari sisi fintech di Amerika Serikat, bahwa pada sebelum pandemi telah membangun alat manajemen arus kas, yang dimana semua pemasukan dan pengeluaran berada di satu tempat yang sama. Agar para pemilik UMKM ini tidak merasa kesulitan untuk melakukan manajemen arus kas dengan cara konvensional melalui microsoft excel. 

Sedangkan perusahaan fintech di Indonesia seperti Investree, melakukan kerja sama dengan berbagai Bank Milik Negara maupun bank lokal dalam kemitraan penyaluran pinjaman digital untuk UMKM. Hal ini dilakukan dengan cara pemanfaatan teknologi yang telah dibangun dan menghubungkannya ke bank. Oleh karena itu, bank dapat mengakuisisi UMKM dengan biaya yang jauh lebih efisien dengan menggunakan pendekatan kredit alternatif fintech. Sehingga, bank mampu untuk memenuhi persyaratan dari Bank Sentral, bahwa minimal memiliki 20 sampai 25% dari portofolio mereka ke dalam portofolio UMKM. 

Akan tetapi, di negara-negara Afrika seperti Kenya masih mengadopsi uang tunai sebagai alat tukar dalam pasar tradisional. Terlebih para UMKM perlu mengirimkan barang hasil produksinya pada jam 2 - 4 pagi, dikarenakan pada jam 3 - 6 pagi dilakukannya kegiatan jual beli di pasar. Sehingga, ekosistem digitalisasi untuk keuangan pun masih belum dapat secara keseluruhan dilakukan. 

Saran Kepada Pemerintah Terhadap Produk dan Layanan Keuangan 

Untuk bekerja di masa pandemi seperti ini, bank dan pemerintah perlu mengesampingkan perbedaan dan bekerja sama. Misal, selama periode ini pemerintah Singapura memiliki 4 jenis rencana anggaran yang berbeda dalam rentang waktu 5 minggu. Setiap kali keluar rencana anggaran baru, pemerintah mengajak UMKM dan bank untuk mengikuti pertemuan dan menanyakan bantuan apa yang dapat diberikan dari pemerintah kepada UMKM dan bank. 

Selain itu, bank dapat mendiskusikan mengenai cara untuk membantu para kemitraan firma akuntansi yang bekerja sama dengan bank dalam menganalisis perbaikan situasi keuangan di bank pada masa pandemi. Terlebih, pemerintah juga dapat membuat kebijakan mengenai digitalisasi secara online tanpa harus membayar biaya untuk penggunaan platform. 

Di Amerika Serikat, pemerintah memiliki informasi dan data tentang individu dan bisnis. Maka dari itu, Paycheck Protection Program (PPP) sebagai program pinjaman bisnis senilai $953 miliar yang didirikan oleh pemerintah pada tahun 2020 untuk membantu UMKM, dapat diberi tahu dari Internal Revenue Service kepada Small Business Administration dalam memberikan jumlah dana yang dibutuhkan oleh UMKM ini. Hal tersebut tidak dapat dilakukan dikarenakan Internal Revenue Service tidak memiliki akses ke data. Maka dari itu, pemerintah dapat memberikan akses data tentang bisnis. 

UMKM menjadi penggerak ekonomi Indonesia yang menyumbang produk domestik bruto. Maka dari itu, pemerintah Indonesia telah menciptakan platform pengadaan pemerintah (E-Government Procurement) untuk mempromosikan UMKM untuk dapat menjual produk yang mereka hasilkan kepada pemerintah. Sehingga, ekosistem digitalisasi pada UMKM di Indonesia juga telah didukung oleh pemerintah. 

Terakhir, pemerintah di Negara Kenya dan berbagai instansi terkait diharapkan membuat ketentuan untuk program pelatihan bagi UMKM untuk memberdayakan mereka dalam hal digitalisasi ekonomi. 

 

Bentuk Digitalisasi Produk dan Pelayanan Untuk UMKM 

Selama masa pandemi tahun 2020 hingga 2021 ini, terdapat beberapa produk dan layanan keuangan non-kredit inovatif yang membantu UMKM untuk pulih dari dampak Covid-19. Selain itu, memajukan inklusi keuangan digital - terutama kasus yang menargetkan pengusaha wanita, pengusaha muda, dan startup. Berikut merupakan bentuk inovasi produk dan layanan yang terbagi menjadi beberapa segmentasi: 

 

1. Manajemen Bisnis 

Vcita merupakan firma yang berlokasi di Seattle, Washington ini membantu UMKM untuk membangun bisnis dengan mengadopsi digitalis

asi. Hal ini dilakukan dengan kerja sama melalui lembaga keuangan, perusahaan telekomunikasi, dan platform pemasaran melalui penyediaan aplikasi yang bernama “business management app”. Aplikasi ini berguna untuk pengumpulan & pelacakan pembayaran, portal klien, manajemen acara, email dan SMS marketing. 

 

2. Edukasi Financial di Pakistan 

Kashf Foundation memberikan fasilitas pelatihan yang dilakukan melalui kelas yang diadakan setiap minggu selama 3-4 bulan dan berisikan 4-6 pengusaha. Di kelas tersebut, para pengusaha belajar mengenai cara mengembangkan bisnis dan manajemen finansial. Setelah itu, selama 5 hari, diadakan pelatihan perseorangan untuk mempelajari mengenai adaptasi bisnis pada masa pandemi. 

 

3. Edukasi Finansial di Nigeria 

Development Bank of Nigeria mengadakan pelatihan yang dilakukan melalui online session dengan webinar dan kelas virtual. Pelatihan dibawakan oleh para pengajar yang mempunyai pengalaman terkait pengembangan UMKM dan berdurasi selama 4 bulan. Selama pelatihan, para pengusaha akan diajarkan mengenai materi-materi terkait pengembangan bisnis seperti manajemen finansial, pemasaran, manajemen operasional, dan negosiasi di dalam bisnis. 

 

4. Edukasi Finansial di Indonesia 

VISA mengadakan pelatihan kepada para Ibu Rumah Tangga dan pengusaha wanita, yang dilakukan melalui offline dan online Workshop. Di dalam Workshop tersebut, mereka diajarkan mengenai manajemen finansial di dalam bisnis. 

 

5. Edukasi Finansial di Republik Dominika 

VISA bekerja sama dengan pemerintah Republik Dominika dalam mengadakan pelatihan kepada pengusaha wanita, yang dilakukan secara offline. Di dalam pelatihan tersebut, mereka diajarkan mengenai budgeting, pemasaran digital, dan manajemen bisnis.

 

6. Pemberdayaan Ekonomi di Mesir 

Islamic Development Bank Group mengadakan proyek bersama non-government organization bernama Ard El Kheir, yang bertujuan untuk menciptakan para anak muda perempuan dengan kelas ekonomi bawah menjadi pengusaha. Hal ini dilakukan melalui inkubasi bisnis yang dilakukan selama 9 bulan. 

 

7. Aplikasi Perlindungan UMKM di Filipina 

Perusahaan asuransi di Filipina yaitu Cebuana, meluncurkan aplikasi “Payong” yang digunakan untuk meningkatkan kesiapan dari UMKM dalam menjalankan bisnis pada masa pandemi dan bencana alam.

Jika Anda pertanyaan terkait topik ini, silakan berkonsultasi secara gratis di Tanya Ahli. Daftarkan dulu diri Anda untuk akses penuh ke seluruh fitur Daya.id.