Bagian Mutlak Hukum Waris Perdata

1. Jika yang sah hanya 1 ada anak, maka legitieme portie berjumlah separuh dari bagian yang sebenarnya, yang peroleh sebagai ahli waris menurut undang-undang;
2. Jika yang sah 2 orang anak, maka jumlah legitieme portie untuk masing-masing 2/3 dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang; atau
3. Jika yang sah terdapat 3 orang anak atau lebih, maka jumlah legitieme portie itu menjadi ¾ dari bagian yang sebenarnya akan diperoleh masing-masing ahli waris menurut undang-undang.

Syarat Waris dengan Wasiat atau Testamen

1. Tidak melanggar ketentuan Bagian Mutlak (legietieme portie);
2. Memenuhi persyaratan bentuk wasiat berdasarkan KUHPerdata, yaitu:
   1. Wasiat Olografis, ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri kemudian dititipkan kepada Notaris;
   2. Wasiat Umum yang dibuat dengan akta umum dan dibuat di hadapan Notaris; atau
   3. Wasiat Tertutup, yang pada saat penyerahannya, yang mewariskan harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika pewaris sendiri yang menulisnya ataupun jika pewaris menyuruh orang lain untuk menuliskan, kertas yang memuat penetapan-penetapan tersebut, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila menggunakan sampul, harus tertutup dan disegel kepada Notaris, di hadapan 4 (empat) orang saksi, atau jika ia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut mencantumkan isi wasiatnya, dan ternyata wasiat tersebut ditulis dan ditandatangani sendiri, atau orang lain yang menuliskan untuknya dan ditandatangani olehnya.
3. Adanya Saksi;
4. Adanya persetujuan dari suami/istri; dan
5. Harus dititipkan kepada Notaris dan didaftarkan oleh Notaris, sehingga surat wasiat merupakan akta otentik.

Upaya Hukum Atas Sengketa Waris 

1. Penggugat/Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan/permohonan yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan berkas Surat Gugatan/Permohonan, Surat Kuasa yang sudah dilegalisir (dalam hal menggunakan advokat) dan dokumen/dokumen sebagai bukti untuk mengajukan gugatan atau permohonan;
2. Ketua Pengadilan Negeri setempat harus memberikan persetujuan pada Gugatan/permohonan dan Surat Kuasa Asli;
3. Pembayaran biaya gugatan/permohonan (SKUM);
4. Menunggu surat panggilan sidang dari Pengadilan Negeri tempat gugatan/permohonan diajukan; dan
5. Menghadiri dan mengikuti proses persidangan sesuai jadwal yang ditentukan.